Peter adalah aktivis Hak Asasi Manusia penyelenggara utama unjuk rasa raksasa di ibukota negara bagian Sarawak bulan lalu. Kali ini, ia mengancam akan mengadakan unjuk rasa yang lebih besar jika pemerintah tidak mengubah pendiriannya.
"Istilah Sarawak Bumiputera tidak ada artinya bagi kami non-Melayu karena tidak menggambarkan identitas kami yang sebenarnya," kata dia, sebagaimana dikutip oleh The Malay Mail.
"Kami ingin diakui sebagai orang Dayak, bukan Sarawak Bumiputera, untuk menunjukkan bahwa etnis Dayak adalah masyarakat mayoritas, tidak hanya di Sarawak, tetapi juga di seluruh Kalimantan," katanya dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Menurut Peter, ada sekitar 18 juta hingga 20 juta orang Dayak di lebih dari 300 kelompok etnis di seluruh pulau Kalimantan, berbagi warisan bersama walaupun memiliki perbedaan.
Dia mengatakan istilah "Sarawak Bumiputera" diciptakan untuk kepentingan politik pemerinah federal. Menurut dia, Barisan Nasional (BN) menciptakan istilah itu untuk menyatukan penduduk asli non-Melayu Sarawak. Ke dalamnya termasuk etnis Melanau, yang sebagian besar menganut agama Kristen.
"Bumiputera tidak memiliki arti bagi Dayak. Istilah ini pertama kali dipromosikan oleh Perdana Menteri Tun Razak Hussein, seorang Melayu dari Semenanjung Malaysia."
"Jadi, bagaimana ini bisa menjadi istilah yang benar untuk menggambarkan Dayak jika bukan sebagai sejarah atau warisan mereka?" Tanya Peter.
Peter telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mendapatkan persetujuan pemerintah menghapus katergori "Lain-Lain" yang selama ini diperuntukkan bagi warga negara non-Melayu.
Sebagai usaha terakhir, mantan presenter radio ini mengajak masyarakat adat di seluruh negara bagian untuk berkumpul di Padang Merdeka bulan lalu dan berunjuk rasa.
Aksi tersebut dihadiri oleh ribuan orang yang berbaris sepanjang 3 km pada 12 Desember tahun lalu dan menandatangani petisi melobi pemerintah Sarawak untuk menjatuhkan kategori ras yang mereka anggap ofensif.
Tiga hari kemudian, Peter memimpin delegasi kecil ke kantor Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Satem di Petra Jaya untuk menyerahkan petisi mendorong perubahan
